DISCLAIMER

  1. PT Danakoo Mitra Artha ("Danakoo") selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi secara ketat dan diregulasi oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sehingga memastikan legalitas dan kepatuhan Danakoo pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari waktu ke waktu.

  2. Isi dan materi yang tersedia pada situs Danakoo dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainnya. Danakoo dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administratif.

  3. Pendanaan dan Pembiayaan yang ditempatkan di rekening bank milik Danakoo adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Danakoo seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Danakoo atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agennya tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs Danakoo.

  4. Layanan Permohonan Dana dan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Pemohon Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

  5. Risiko pembiayaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

  6. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Pemohon Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

  7. Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.

  8. Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat imbal hasil dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pendanaan.

  9. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

  10. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

  11. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

  12. Setiap transaksi dan kegiatan permohonan Dana dan pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan hal tersebut antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Dana, dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Permohonan Dana dan Pendanaan Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

WhatsApp